Inaugurasi Pengukuhan Prof. Noorhaidi Hasan sebagai Anggota AIPI 2021

Jumat 1 Oktober 2021, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menyelenggarakan acara Kuliah Inaugurasi Anggota Baru AIPI 2021. Kuliah ini terbuka untuk masyarakat umum dan kalangan ilmuan. Acara ini diselenggarakan secara daring yang disampaikan oleh 12 ilmuwan terkemuka Indonesia di bidangnya, selama 4 hari berturut-turut dari 28 September - 1 Oktober 2021. Tujuannya adalah untuk mendesiminasikan sumbangsih pemikiran mutakhir bidang keilmuannya kepada bangsa, sebagai bentuk pertangungjawaban kepada publik dan untuk merawat tradisi budaya ilmiah unggul. Tradisi semacam ini juga berlangsung di banyak akademi ilmu pengetahuandi negara-negara lain di dunia.

Kuliah Inaugurasi Anggota Baru AIPI 2021 adalah salah satu dari rangkaian acara peringatan hari jadi AIPI yang ke 31. AIPI terbentuk pada 13 Oktober 1990, merupakan lembaga mandiri yang memberi pendapat, saran, dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah serta masyarakat setelah Undang-Undang No.8 Tahun 1990 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Pada peringatan hari jadi yang ke 31 ini, AIPI mengambil tema “Sains dari Medan Merdeka” dalam serangkaian acara tersebut.

Pada hari ke empat Kuliah Inaugurasi Anggota Baru AIPI 2021, Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, Guru Besar di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjadi salah satu pembicara acara ini. Prof. Noorhaidi Hasan sebagai Anggota Komisi Ilmu Kebudayaan AIPI 2021 memberikan kuliah dengan judul “Pandemi Covid-19, Radikalisme Islam dan Demokrasi: Islam Politik di Indonesia Pasca-Suharto”. Beliau memaparkan tentang awal mula pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia, pengaruhnya terhadap radikalisme Islam dan demokrasi, dan kaitannya dengan Islam Politik di Indonesia pasca kepemimpinan Suharto. Pada akhir kuliahnya, Prof. Noorhaidi memberikan kesimpulan bahwa untuk memutus mata rantai radikalisme dan terorisme adalah perlu memperkuat dua hal, yaitu demokrasi dan Pancasila. (AS)