Yogyakarta – Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga menggelar seminar nasional bertajuk “Membangun Teologi Publik untuk Kemaslahatan Bangsa” pada Rabu, 16 Juli 2025.

Acara ini berlangsung di Aula Convention Hall Lantai 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga disiarkan secara daring melalui Zoom Meeting.

Seminar ini diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga menjadi leading sector dalam kegiatan ini.

Ketua Komisi Kebudayaan AIPI, Prof. Daniel Murdiyarso, Ph.D., dalam sambutan virtualnya dari Beijing, China, menekankan pentingnya forum semacam ini sebagai ruang perluasan pemahaman teologi ke ranah publik.

Menurutnya, kehadiran UIN Sunan Kalijaga sebagai tuan rumah sangat tepat, mengingat sosok Prof. Mukti Ali yang merupakan seorang intelektual Muslim, mantan Menteri Agama era Presiden Soeharto, dan akademisi UIN Sunan Kalijaga.

Prof. Daniel mengenang Prof. Mukti Ali sebagai sosok yang berani menyatakan, “Aku iki dudu menterine wong Islam”, menunjukkan bahwa ia adalah pelayan semua golongan, bukan hanya umat Islam.

Warisan pemikiran Prof. Mukti Ali dinilai telah memberi kontribusi besar terhadap dinamika keberagamaan di Indonesia dan menjadi fondasi penting bagi pengembangan teologi publik yang inklusif.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kemajuan UIN Sunan Kalijaga yang kini tampil sebagai perguruan tinggi Islam modern.

Selanjutnya, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan, Ph.D., dalam sambutannya menyoroti bahwa bangsa Indonesia, meskipun dibangun di atas fondasi Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, terus dihadapkan pada tantangan serius seperti konflik identitas, politik populisme, dan tafsir keagamaan yang eksklusif.

“Kita tahu Indonesia adalah bangsa majemuk yang selalu berhadapan dengan ancaman perpecahan dan konflik karena perbedaan. Walaupun diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945, tantangan itu semakin nyata ketika situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak ketegangan global berdampak pada negeri kita, ditambah tantangan internal berupa politik identitas, populisme, dan lain-lain yang mengancam keutuhan negara ini,” paparnya.

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dari para narasumber, yaitu:

• Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. (Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga)
• Pdt. Irene Ludji, MAR., Ph.D. (Dosen UKSW Salatiga)
• Pdt. Prof. Dr. (H.C.) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D. (Guru Besar UKDW Yogyakarta)
• Prof. Benyamin F. Intan, Ph.D. (Guru Besar Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional)

Dalam pemaparannya, Prof. Nur Ichwan menekankan bahwa teologi publik seharusnya menjadi alat untuk menjawab persoalan sosial secara luas, tidak terbatas pada kebutuhan kelompok keagamaan tertentu, melainkan demi kemaslahatan bersama. Ia juga menyoroti bahwa praktik teologi publik bukan hal asing dalam tradisi Islam.

Sementara itu, Pdt. Irene Ludji mempresentasikan materi berjudul “Menenun Kemaslahatan Bangsa lewat Teo-Etika Solidaritas”. Ia menyampaikan bahwa Teo-Etika Solidaritas memberikan kerangka etik yang relevan dalam merespons berbagai polycrisis yang dihadapi bangsa.

Narasumber berikutnya, Prof. Emanuel Gerrit Singgih dan Prof. Benyamin F. Intan, membahas sejarah dan perkembangan Teologi Publik Kristen sejak masa lampau, serta relevansinya dalam konteks Indonesia kontemporer.

Bertindak sebagai moderator dalam seminar ini yakni, Prof. Musdah Mulia yang merupakan anggota Komisi Kebudayaan AIPI sekaligus sebagai cendekiawan perempuan dan pejuang hak asasi manusia lintas iman.

Kegiatan ditutup oleh Prof. Dr. M. Amin Abdullah, yang merupakan cendekiawan Muslim terkemuka, anggota Dewan Pengarah BPIP, sekaligus mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga yang pernah menjabat selama dua periode.

Seminar ini menjadi ajang dialog lintas iman yang memperkaya wacana publik dan memperkuat kontribusi teologi terhadap kehidupan kebangsaan yang inklusif dan berkeadaban.